Aidit, Soeharto, Latief Dan Syam

Dari kesaksian Hersri Setiawan, seoarang ex-tapol P. Buru, saat berdiskusi peluncuran buku berjudul "Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65, hingga G30S", karya DR. Baskara T. Wardaya SJ, direktur PUSdEP. Peluncuran dilangsungkan di
Realino Yogyakarta dengan dua pembahas, DR Asvi Warman Adam, peneliti senior LIPI Jakarta dan Hersri sendiri. Pagi 1 Oktober '65 jam 07:00 saya mendengar siaran RRI Jakarta tentang pembentukan Dewan Revolusi (DR) di Jakarta.

Sementara kawan barangkali ada yang menganggapnya sebagai "gerakan kiri." Sore itu saya ke RRI di Jalan Merdeka Barat. Saya melihat tentara-tentara yang berjaga-jaga di gedung RRI di Istana, dan di kantor telegrap di Merdeka Selatan. Mereka itu tentara DR, dengan tanda pengenal pita hijau-kuning di pangkal lengan. Semuanya kelihatan loyo. Markas Kostrad tidak di jaga! Tapi dalam sidang kabinet pertama sesudah "peristiwa", mungkin tanggal 6 Oktober, Presiden Sukarno dengan suara marah menyebutnya sebagai "putsch"! Revolusi, masih kata BK, bukan dengan menculik dan membunuh! Saya lalu teringat kejadian-kejadian di Asia Timur dan Asia Selatan sepanjang paroh pertama 1965.

Yaitu kejadian-kejadian penindasan terhadap gerakan pemuda dan mahasiswa kiri di Jepang dan Korea Selatan, dan ditumbangkannya "secara konstitusional" kekuasaan PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. Kekalahan Sirimavo ini diramaikan dengan pemberitaan bernada insinuasi media massa Ceylon tentang dukungan sembilan negara Asia-Afrika dan "Blok Timur" dalam kampanye pemilu Sirimavo - di mana Indonesia disebut. Saya lalu bertanya-tanya dalam hati: Apakah G30S 1965 di Jakarta bukan bagian dari "grand strategy" A.S. ketika itu? Jadi, apakah ini bukan provokasi kaum kanan terhadap PKI, melalui perwira-perwira menengah binaan "BC"? Provokasi untuk kesekian kalinya, dan kali ini berhasil? Pada 2 Oktober editorial "HR" menyatakan dukungannya kepada "DR", yang diikuti oleh Omar Dhani atasnama MBAU. Pada 5 Oktober Njono, orang-pertama (CDR; Comite Djakarta Raja) Komite PKI Jakarta Raya, ditangkap.

Pada tanggal 12 Oktober Jendral Soeharto merebut kekuasaan militer. Di bulan Januari tahun 1966 beberapa pakar Indonesia di Cornell Univesity, A.S., mempublikasikan untuk pembaca terbatas 'Laporan Sementara' tentang peristiwa September-Oktober 1965 di Indonesia. Mereka sangat menyangsikan pemberitaan bahwa peristiwa itu kup komunis, seperti dikatakan penguasa di Indonesia dan dunia Barat. Dengan menggunakan "Laporan Cornell" sebagai bahan, WF Wertheim menulis karangan di mingguan Belanda "De Groene Amsterdammer" 19 Februari 1966, dengan judul "Indonesia beralih ke kanan" Dalam karangannya ini ia mempertanyakan: Mengapa perhatian dunia Barat terhadap pembunuhan massal di Indonesia sangat kecil, jika dibanding dengan tragedi-tragedi lain di dunia, yang terkadang jauh lebih ringan? Barangkali alasannya karena, masih menurut WF Wertheim, pandangan umum melihat bahwa peristiwa itu terjadi oleh kesalahanan golongan kiri sendiri.yang bersalah.

Tapi dari kenyataan itu timbul pertanyaan lain: Apakah "diamnya" dunia Barat bukan karena mereka sendiri yang mengorganisir gerakan 30 September, dan yang "meng-otak-i" pembunuhan terhadap enam jendral itu?. Selain itu jika melihat gerakannya yang dengan penculikan dan pembunuhan, ini bukan ciri gerakan revolusioner. Ini gerakan sekelompok militer yang melakukan "putsch", seperti dikatakan BK. Selain itu juga ganjil jika dihubungkan dengan PKI, oleh karena partai ini tidak menunjukkan kesiapan dan persiapan untuk berjuang melalui laras senjata. Beriringan dengan meningkatnya suasana (pinjam istilah BK) "gontok-gontokan", berulangkali DN. Aidit menegaskan pendirian partainya: "Kalau tergantung kami, kami lebih suka menempuh jalan damai".

Begitu juga kita bisa mengacu pada teori "dua aspek", yaitu aspek pro-Rakyat dan aspek anti-Rakyat di dalam tahap revolusi nasional demokratis, yang sejak sekitar 1963 didengung-dengungkan oleh PKI. Lebih-lebih jika kita perhatikan kata-kata Njoto tahun 1964 dalam menjawab pertanyaan W.F. Wertheim, yang cenderung "over estimate" pada kekuatan sendiri, tapi sekaligus "under estimate" terhadap kekuatan militer (AD) dan kaum reaksioner di dalam negeri. Lalu, siapakah tokoh Syam Kamaruzzaman, Ketua BC CCPKI, yang di dalam proses Letkol Untung Samsuri disebut-sebut sebagai tokoh terkemuka komunis itu? Mengapa ia tidak segera ditangkap, dan sesudah ditangkap tidak segera diadili dan/atau langsung didor seperti yang berlaku terhadap "tokoh terkemuka" komunis lainnya?

Belakangan Ben Anderson pernah menyebut, dalam salah satu tulisannya, bahwa Syam sudah sejak awal 1950-an bekerja untuk KMKB Jakarta Raya di masa komandan Kol. Dachyar. Radio Belanda ketika memberitakan tertangkapnya Syam, menurut WF Wertheim, juga dengan embel-embel keterangan bahwa ia seorang "double agent". Harian "Sinar Harapan" 13 Maret 1967, melalui judul pemberitaannya, juga mempertanyakan: "Apakah Sjam double agent?" Tetapi sesudah itu media massa Indonesia tidak pernah lagi menyebut-nyebutnya sebagai "double agent". Dalam setiap proses ketika Sjam muncul sebagai saksi atau terdakwa, ia selalu dilukiskan sebagai komunis sejati, yang sangat dekat dengan ketua CC-PKI DN Aidit.

Banyak cerita mengatakan Suharto anggota "Pemuda Pathuk" -- walaupun cerita ini dibantah keras Ibu Dayino (isteri Pak Dayino salah seorang pendirinya), dalam majalah "Tempo" (maaf, lupa edisi kapan), dalam mana Syam salah seorang anggotanya. Itu berarti kedua mereka sudah saling kenal sejak tahun 1946. Bahwasanya Syam ternyata agen tentara yang disusupkan kedalam PKI, saya lalu bertanya-tanya: Mungkinkah Suharto sendiri terlibat dalam permainan munafik ini? Apapun jawabannya, tetapi jelas Soeharto itulah orang yang paling pandai dan berhasil memanfaatkan segala kejadian yang timbul sesudah kejadian 1 Oktober dini hari itu. WF Wertheim mengatakan, "kalau semua itu terjadi dalam cerita detektif, segala petunjuk menuju kepada dia. Paling sedikit Soeharto sebagai orang yang telah mendapat informasi sebelumnya.

Setahun sebelum peristiwa 1965, Soeharto hadir pada pernikahan Letkol Untung di Kebumen." Dalam bulan Agustus 1965 Soeharto bertemu Jenderal Supardjo di Kalimantan. Soeharto tidak ditangkap oleh gerakan Untung. Markas Kostrad tidak diduduki dan tidak dijaga pasukan "DR". Sekitar jam 4 sore ransum nasi bungkus dibagi-bagi Kostrad untuk tentara-tentara "DR" yang kelaparan di sekeliling Monas. Jam enam sore mereka mulai mengalir menyerahkan diri ke Kostrad. Pendeknya, Soeharto bertindak "sangat efisien" dalam "menumpas pemberontakan" - seakan-akan "Kartu-As" sudah di genggaman tangannya! Sementara itu kelompok Untung dkk sangat tidak beruntung. Mereka semua menjadi bingung. Termasuk DN Aidit yang lalu lari (lebih tepat "dilarikan Sjam") ke Halim.

Ia masuk perangkap, dari provokasi ke provokasi! Tahun 1970 terbit buku Arnold Brackman, jurnalis A.S. reaksioner, yang berjudul "The Communist Collapse in Indonesia". Di halaman 100 Brackman menceritakan wawancaranya dengan Soeharto, sekitar pertemuannya dengan Kolonel Latief, tokoh ketiga dalam pimpinan G30S. Isi pokoknya Latief menjenguk anak Soeharto di RSPAD yang sakit ketumpahan sup panas. Berkata Soeharto: "Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya." Lalu: "Saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah". Kol. Latief, tokoh terpenting G30S di samping Letkol Untung dan Brigjen Supardjo, bertemu dengan seseorang hanya empat jam sebelum gerakan dimulai, tentu bukan untuk urusan sup panas! Saya setuju dengan Prof. Wertheim, andaikata dalam kisah detektif, peristiwa pertemuan dua orang itu benar-benar sebuah the missing link, sebuah mata-rantai yang hilang, yang alhamdulillah kita temukan melalui pengakuannya sendiri!

Tapi, juga menarik dipertanyakan, mengapa Soeharto menceritakan hal itu pada Brackman? Agaknya ada orang lain yang mengetahui kunjungan Latief di rumah sakit, sehingga Soeharto merasa perlu memberi alasan dan menyatakannya kepada publik. Sementara itu dalam wawancaranya yang lain, yang disiarkan mingguan Jerman Barat "Der Spiegel" 27 Juni 1970, Soeharto juga menyebut pertemuannya dengan Kolonel Latief di RSPAD. Tentu saja pertemuan yang sama seperti yang diceritakan pada Brackman. Tapi kali ini ia bercerita dengan kebohongan yang jauh berbeda. "Mengapa tuan Soeharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh?" Tanya wartawan "der Spiegel". Jawab Soeharto: "Pada jam 11 malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya.

Tetapi akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya, karena tidak berani melakukannya di tempat umum." Bukan Kolonel Latief, tapi Jenderal Soeharto, yang pamer kebodohan di sini. Empat jam sebelum gerakan dimulai ia membunuh Soeharto? Ini pasti akan berakibat seluruh rencana gerakan gagal sebelum dimulai! Dua masalah timbul pada saya: pertama, kebohongan itu sendiri; dan kedua, apa alasan pembohongan itu? Apa yang hendak disembunyikannya oleh "the smiling general" ini?

Namun senyum jenderal yang satu ini agaknya selain ekspresi bakat juga merupakan kiat pembohongnya. Karena dalam otobiografinya ternyata Soeharto lagi-lagi membohong. Di sana diceritakannya, ia tidak bertemu Latief di RS. Ia hanya melihat dari ruangan tempat anaknya dirawat, dan di situ ia berjaga bersama isterinya. Latief jalan di koridor melalui kamar itu! Kolonel yang empat jam lagi punya gawe besar jalan-jalan di RS!? Siapa percaya? Penuturannya yang berikut ini juga aneh sekali, seandainya ia tidak bohong.

Menurut pengakuannya sendiri, ketika pada jam 12 tengah malam ia keluar dari rumah sakit, bukan bergegas memperingatkan jenderal-jenderal rekannya yang akan ditimpa nasib malang, melainkan terus pulang ke rumah untuk tidur! Dari data-data di atas, kiranya agak pasti bahwa Soeharto kalau bukan dalang, dialah "the missing link" antara sang dalang dan si pelaku utama. Artinya Soeharto paling tidak terlibat berat dalam "Peristiwa '65". Menurut pasal 4 Kpts Kepala Kopkamtib 18 Oktober 1968, tentang klasifikasi tapol, orang ini bisa termasuk Golongan A, yaitu semua orang yang terlibat secara langsung. Siapakah orang yang bisa disebut terlibat secara langsung? Menurut Pasal 4 tersebut di antaranya, adalah semua orang yang mempunyai pengetahuan lebih dulu tentang rencana kup, yang kemudian melaporkannya kepada yang berwajib.

Jadi, pada malam hari itu Soeharto seharusnya melapor paling sedikit kepada Jenderal Yani dan Jenderal Nasution. Soeharto sejatinya jelas lebih terlibat ketimbang kami yang Golongan B, atau saya yang Golongan B1/PKI Malam, yang karena terlibat 'tidak langsung' harus diisolasi 13-14 di penjara atau di pulau pengasingan Buru. Lebih lama dari hukum buang 13 tahun, yang harus dijalani keluarga Pandawa dalam lakon "Pandhawa Dhadhu". Karena kalah bermain dadu, akibat dicurangi Dursasana yang dengan sembunyi-sembunyi memutar papan dadu 360 derajat, Puntadewa yang jago main dadu di seluruh penjuru jagad pewayangan itu, harus kalah dari Suyudana si sulung keluarga Kurawa.

Akibatnya keluarga Pandawa, termasuk Ibu Kunthi, harus menjalani hukuman pembuangan oleh keluarga Kurawa. Selama 13 tahun dengan harus menghilangkan identitas mereka. Di tengah hutan pembuangan tiba-tiba datang seekor Garangan Putih yang memandu mereka, melalui lorong di bawah tanah, dan muncul di kawasan kerajaan Wiratha. Mereka masing-masing lalu berganti nama dan profesi. Puntadewa bernama Dharmaputra, menjadi guru judi Sri Baginda Wiratha. Bima bernama Jagal Abilawa, menjadi tukang potong hewan. Arjuna bernama Kandihawa, menjadi guru tari. Si kembar Nakula-Sahadewa sebagai Pinten-Tangsen menjadi pustakawan kerajaan Wiratha. Lakon "Pandhawa Dhadhu" sebuah lakon politik dunia pewayangan yang memang pas untuk pasemon lakon untung-untungan Obrus Untung pada awal Oktober 1965. Dengan demikian Soeharto dan Syam Kamaruzzaman merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih dulu tentang peristiwa itu.

Kedua mereka itu dua provokator bersama terhadap Untung dkk dalam peristiwa tersebut, atau yang satu (Soeharto) memprovokasi yang lain (Syam), dan pada gilirannya memprovokasi "anak-anak" yang di bawah binaannya. Barangkali masih ada orang lain yang, walaupun sedikit, juga mempunyai pengetahuan lebih dulu. Orang itu ialah Soekarno. Tetapi bisa dipastikan bahwa ia tidak mengingini pembunuhan terhadap para jenderal yang dituduh membentuk Dewan Jenderal (selanjutnya "DD", sesuai dengan ejaan saat itu) Soekarno orang yang paling takut pertikaian (jangan gontok-gontokan, pesannya berulang-ulang) apalagi pertumpahan darah (silakan jor-joran, tapi jangan dor-doran; ia selalu memperingatkan). Maksud Soekarno barangkali hanya sejauh untuk meminta pertanggung-jawaban mereka.

Maka sesudah mendengar ada beberapa jenderal yang mati di/terbunuh, ia segera memberi perintah supaya seluruh gerakan berhenti. Mungkin Untung, Latief dan Supardjo pun tidak menghendaki pembunuhan, melainkan hanya hendak menghadapkan mereka kepada Presiden untuk diminta pertanggungjawaban mereka - seperti demikianlah yang banyak terungkap di persidangan. Pada malam 30 September Soekarno dan Aidit agaknya memang yakin tentang adanya "DD", dan bahwa "DD" berencana merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965 (Perhatikan Laporan Dubes AS Marshall Green 1 Oktober 1965 pts 2 dan 4). Begitu juga Untung dkk yakin "DD" memang ada. Dalam prosesnya tahun 1967 juga Sudisman yakin tentang adanya DD dan rencana mereka.

Begitu juga pendapat PKI, seperti nampak dalam dokumen "KOK"mereka. Tetapi kalau "Peristiwa '65" memang suatu provokasi, apakah mungkin "DD" menjadi dalangnya? Agaknya tidak! Keterangan bekas Mayor Rudhito dalam proses Untung barangkali bisa membantu mengurai teka-teki ini. Ia memberi keterangan tentang pita perekam mengenai "DD" yang didengarnya dan catatan tentang isinya, yang ia terima pada 26 September 1965 di depan gedung Front Nasional. Ia menerima barang bukti itu dari Muchlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari NU, dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang, keduanya dari IPKI. Mereka mengajak Rudhito membantu pelaksanaan rencana DD. Dari pita itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 21 September di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta.

Rudhito ingat, ia mendengar suara Mayjen S. Parman yang mengatakan, juga dari catatan yang Rudhito baca, sebuah daftar tokoh-tokoh yang akan diangkat sebagai menteri: AH Nasution calon perdana menteri; Suprapto menteri dalam negeri, Yani menteri hankam, Harjono menteri luar negeri, Sutojo menteri kehakiman dan S. Parman sendiri jaksa agung. Nama lain yang disebut, di antaranya Jenderal Sukendro. Perlu diperhatikan, bahwa nama Soeharto tidak disebut-sebut!

Ternyata tape itu tidak pernah muncul sebagai bahan bukti, baik pada sidang Obrus Untung, maupun pada sidang-sidang yang lain. Menurut Rudhito dan terdakwa Untung, tape itu diserahkan kepada Jenderal Supardjo, yang pada 29 September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan, dan Supardjo rupanya memberikan dokumen penting itu pada Presiden Soekarno. Menurut Rudhito dokumen itu juga ada pada Kejaksaan Agung dan Kotrar (Komando Operasi Tertinggi Retuling Aparatur Negara).

Kesimpulan yang bisa ditarik yaitu, kemungkinan besar tape (yang tidak pernah muncul) dan catatan yang diterima Rudhito itu sebuah dokumen palsu sebagai bagian dari operasi intelijen dalam melakukan provokasi mereka. Maksud dan akibatnya yaitu kelompok Untung, pimpinan PKI, dan bahkan Presiden Soekarno menjadi yakin dan percaya bahwa komplotan DD memang ada, dan rencana untuk merebut kekuasaan dari Soekarno dan kabinetnya memang benar. Tipu muslihat ini sebenarnya provokasi, untuk memancing baik Soekarno maupun pimpinan PKI (khususnya DN Aidit) agar meneruskan usaha mereka menggagalkan rencana aksi DD pada tanggal 5 Oktober 1965. Maka muncul dalam proses Subandrio, misalnya, kata-kata "daripada didahului lebih baik mendahului".

Pembunuhan sengaja itu tentu merupakan bagian dari seluruh provokasi terhadap PKI, Bung Karno dan gerakan kiri di Indonesia umumnya. Menurut Coen Holtzappel dalang peristiwa berdarah September '65 itu ialah Jenderal Sukendro, pernah kepala intelijen militer, dan Kolonel Supardjo, Sekretaris Kotrar, yang pernah menjadi pembantu Sukendro. Tentang Sukendro Gabriel Kolko memberi tahu pada kita, bahwa Jenderal ini pada 5 November 1965 minta bantuan rahasia A.S. agar mengirim persenjataan kecil dan alat komunikasi, yang akan dipakai oleh pemuda Islam dan nasionalis untuk membasmi PKI. Kedutaan A.S. setuju, dan barang-barang itu dijanjikan akan dikirim sebagai "obat-obatan" ("Confronting The Third: U.S. Foreign Policy 1945-1980". hal. 181) dan teks telegram dari Kedubes A.S. ke Washington tanggal 5/11, 7/11, dan 11/11-65.

Karena itu saya selalu sangat percaya pada analisis pendek Bung Karno, ketika ia dituntut MPRS pertanggungjawabannya tentang "Peristiwa G30S". Dalam pidatonya untuk "Pelengkapan Pidato Nawaksara" pada 10 Januari 1967, Bung Karno mengatakan, bahwa peristiwa G30S timbul oleh "pertemuannya" tiga sebab: 1) keblingernya pimpinan PKI, 2) kelihaian subversi Nekolim, dan 3) memang adanya oknum-oknum yang tidak benar". Kepanjangan istilah "nekolim" pada saat itu ialah "neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme", dan dengan ini Bung Karno tentu bermaksud mengatakan, bahwa dalang yang sebenarnya memang ada di luar negeri. Tentang peranan Amerika Serikat dan CIA sudah diuraikan dengan rinci dan sangat bagus oleh Dr. Baskara dalam bukunya. Juga Peter Dale Scott, eks-diplomat yang sekarang guru besar di Universitas California, pernah menulis beberapa karangan penting tentang campurtangan A.S. tahun 60-an di Indonesia, antara lain "The U.S. and the Overthrow of Soekarno" (Pacific Affairs 1985), dan "Coming To Jakarta" (1988; terjemahan saya, "Melanda Jakarta", 1995).

Sekarang kita juga sudah tahu, bahwa dari sejak awal Oktober 1965 baik kedutaan A.S. maupun CIA sangat berlumuran darah rakyat Indonesia, yaitu dengan memberi daftar nama 5000 "tokoh" PKI dan organisasi kiri lainnya pada KOSTRAD supaya mereka itu ditangkap, dan kalaupun akan dibunuh para diplomat A.S. dan staf CIA tidak peduli! Tetapi bagaimana campur tangan AS dan CIA sebelum 1 Oktober 1965? Dr Baskara juga sudah mengurainya dalam seluruh Bagian II dan separoh pertama Bagian III bukunya. Kecuali itu kita juga bisa membaca buku Gabriel Kolko "Confronting the Third: U.S. Foreign Policy 1945-1980" tersebut di atas. Mengapa masih penting untuk menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965? Pertama: Karena berdamai, dan lebih lanjut membina kerukunan, dengan sejarah masa lalu, tidak mungkin terjadi tanpa kejujuran dan tanpa keberanian menatap kenyataan sejarah masa lalu itu.

Maka setengah orang kita dengar masih berkilah, dan "setengah orang " itu (jangan kaget!) juga ada di tengah kalangan mereka yang "aktif" di lembaga-lembaga HAM, dengan mengatakan: Lembaga KKR kita dukung, tapi tidak sampai ke "masalah 65", karena "masalah 65" menurut mereka bersifat "terlalu politis". Juga dengarlah kata-kata Jusuf Kalla sehubungan dengan soal KKR ini: "Saya tidak merasa di Indonesia ada sesuatu yang betul-betul berlawanan mati-matian seperti di Afrika Selatan. Kalau masalah-masalah Gestapu kan sudah empat puluh tahun lalu. Apakah ada yang direkonsiliasikan setelah kita tidak tahu lagi siapa yang mesti bertemu?" ("Kompas", 11 Febr. 2006, hal.2). Ini semua gejala dari kambuh dan berjangkitnya kembali "komunisto fobia" yang sudah sejak akhir tahun belasan terus-menerus diperangi oleh Bung Karno.

Kedua, karena pembunuhan massal pasca-G30S di Indonesia terjadi atas tanggung jawab Jenderal Soeharto sejatinya sudah bukan lagi suatu rahasia. Tapi anehnya, si penanggungjawab ini justru selalu memamerkan dengan bangga perbuatannya itu. Soeharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi manusia yang luar biasa hebat itu. Sebaliknya ia selalu memamerkan tindakannya yang keji sebagai kebanggaan, seperti ditunjukkan di dalam contoh berikut ini: Dengan adanya pengakuan pers A.S. bahwa staf kedubes A.S. di Jakarta menyerahkan daftar 5000 nama kader PKI dan ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia, seperti tersebut di atas, tidak seorang pun jubir pemerintah Orde Baru yang memungkiri atau mengucapkan penyesalan mereka.

Sebaliknya dengan congkak mereka bahkan menegaskan, bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar semacam itu dari pihak asing, karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa saja kader-kader PKI itu! Juga di dalam otobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan tanda, bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau satu juta (Jenderal Sarwo Edhie mengklaim sebanyak 3 atau 3,5 juta!). Terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela perbuatan mereka. Misalnya dalam kisah pengakuan Kolonel Jasir Hadibroto ("Kompas Minggu", 5 Oktober 1980) yang telah membunuh tanpa proses Ketua CC-PKI DN Aidit. Kolonel ini justru dihadiahi Soeharto dengan kedudukan sebagai gubernur Lampung. Bagaimanapun di depan Jenderal Soeharto Kolonel Jasir hanya seorang prajurit. Maka tentu saja Soeharto itulah yang bertanggungjawab.

Karena pembunuhan hanya terjadi sesudah Jasir menerima perintah, dalam kata-kata: "Bereskan itu semua!" Dan "beres", kata Jasir tenang kepada "Kompas Minggu", saya artikan sebagai "bunuh".Nyatanya sesudah itu saya tidak ditegor oleh Pak Harto ." Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata masyarakat kita. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera didalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau BTI (Barisan Tani Indonesia) yang selalu diberi pembenaran dengan dalih, mereka "terlibat dalam Gestapu/PKI 1965". Tentu saja benar bahwa ada beberapa kader PKI yang ikut memainkan peranan dalam peristiwa dini hari 1 Oktober 1965 itu.

Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta 1 Oktober 1965 di Jakarta saat itu? Dari berita "The Washington Post" 21 Mei 1990 menjadi jelas, bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk membasmi PKI. Ringkasan Memorandum CIA tentang G30S, 6 Oktober 1965, dan juga laporan situasi "Indonesian Working Group" 6 Oktober 1965 menjadi bukti berita bulan Mei 1990 itu. Dalih umum yang dimamah-biak Mahmilub atau "pengadilan kanguru" semacamnya ialah, semua anggota atau simpatisan PKI 'terlibat dalam peristiwa G30S-PKI'. Dalih seperti itu juga yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan sekitar 12.000 orang ke Pulau Buru.

Mereka itu dikatakan sebagai 'terlibat secara tidak langsung dalam Gestapu/PKI'. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat langsung ialah orang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu. Orang itu tak lain tak bukan ialah Jenderal Soeharto sendiri. Meninjau kembali, mengoreksi, dan menulis ulang sejarah masa lalu sejatinya berarti menyelamatkan jalannya kebenaran sejarah. Untuk itu penelitian kembali sejarah tahun-tahun 1965 dan seterusnya merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya. Penting sekali kesadaran dibangun kembali: Bahwa sebelum 1965 PKI merupakan kekuatan yang patut dibanggakan.

Oleh karena banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh partai dan gerakannya itu.Di dunia Barat sekarang timbul kecenderungan anggapan, bahwa komunisme, dan bahkan sosialisme, telah gagal sebagai ideologi. Kesimpulan seperti ini salah sama sekali! Yang gagal adalah sejumlah pemerintah yang dikuasai oleh berbagai partai komunis. Tapi yang sejatinya terbukti gagal ialah sistem diktatorial, yang tanpa memberi cukup peranan kepada rakyat bawah. Untuk Indonesia kegagalan seperti itu berlaku bagi rezim Soeharto, yang pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem diktatorial dengan berbedak demokrasi yang semu belaka.